Pendidikan

Sejarah Demokrasi

Sejarah Demokrasi

          Berbicara tentang demokrasi, Indonesia boleh dikatakan paling ahli. Tetapi melaksanakan demokrasi sesuai dengan watak Indonesia, bangsa Indonesia bisa dibilang paling tidak ahli. Selama lebih dari setengah abad ini, bangsa Indonesia telah menerapkan berbagai macam bentuk demokrasi dengan hasil yang mencemaskan.

          Pada awal kemerdekaan Indonesia telah mulai menata pemerintahan dengan bentuk demokrasi yang nyata. Tetapi karena tidak di imbangi dengan elemen-elemen organisasi kenegaraan secara lengkap, demokrasi itu berjalan dengan pincang.

          Soekarno kemudian menawarkan demokrasi dalam bentuk yang baru, yaitu” Demokrasi Terpimpin”. Akan tetapi Soekarno menerpakan model demokrasi barunya melalui “kudeta demokrasi” dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan membubarkan konstituante dan malah menjadi sebuah langkah spekulasi banyak pihak, bahwa dengan Demokrasi Terpimpin Soekarno ingin menempatkan dirinya sebagai pusat kekuatan politik bangsa Indonesia, dengan kekuasaan penuh yang berpusat di tangan nya.

          Di bawah demokrasi terpimpin situasi Indonesia memang bukan menjadi lebih baik, malah diawali dengan ambruk nya di semua sektor kehidupan. Secara singkatnya, rezim demokrasi terpimpin dianggap gagal dan tidak mampu mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan puncaknya diawali dengan peristiwa 30 September 1965, sekaligus mengakhiri era sistem demokrasi ini.

          Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menerapkan model demokrasi yang sesuai dengan filsafat negara Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Di bawah Demokrasi Pancasila Indonesia dapat merasakan stabilitas nasional yang cukup memadai, segi keamanan terkendali, sektor ekonomi tumbuh pesat, pembangunan diupayakan dapat merata ke pelosok-pelosok negeri.  Rezim demokrasi pancasila sianggap sukses dalam berbagai hal, tetapi tidak banyak hal. Lemahnya pengawasan menjadi awal munculnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang menguasai hampir setiap kegiatan birokrasi di setiap daerah.

          Menurut Kacung Marjian (2010:10) melihat ada dua mainstream dalam memandang situasi politik pasca pemerintahan Orde Baru, yaitu analisis kelas dan perspktif  plularis. Dam pandangan analisis kelas, jatuhnya pemerintahan Orde Baru, tidak serta merta di iringi dengan proses demokratisasi. Alasan pandangan ini bahwa jatuhnya Soeharto tidak di iringi dengan kejatuhan basis politik pemerintahannya. Misalnya : kekuatan- kekuatan politik dan ekonomi yang ada pada peerintahan orde baru dapat dengan mengorganisasi diri dan menjadi bagian dari penguasa – penguasa baru. Sedangkan perspektif plularis, bahwa kajatuhan pemerintahan orde baru memang tidak semerta-merta membawa indonesia menjadi negara Demokrasi, tetapi paling tidak membawa kearah transisi menuju demokrasi. Perkembangan politik seperti berkembangnya sistem multipartai, sistem pemilu dengan  semi daftar terbuka bagi para pemilih, paling itidak hal tersebut merupakan indikator adanya proses menjadi Negara Demokrasi.

sumber :

https://radiomarconi.com/

Anda mungkin juga suka...