Komisi Nasional
Pendidikan

 Komisi Nasional

 Komisi Nasional Komisi Nasional

  1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM dibentuk melalui Keppres No. 50 Tahun 1993. Ia dibentuk dalam konteks politik dalam negeri dan internasional yang memberi perhatian serius terhadap persoalan hak asasi manusia. Tekanan internasional (Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Jeneva) maupun nasional (oleh berbagai organisasi non pemerintah, fragmentasi di kalangan elit) dan peristiwa Santa Cruz di Timor Leste adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tersebut. Pembentukan Komnas HAM dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi tekanan politik tersebut serta memberi citra positif pada rezim maupun pribadi Soeharto. Tidak heran jika kemudian pembentukan itu menuai berbagai keraguan –khususnya dari lingkungan aktivis LSM/ornop– akan kapasitas Komnas HAM mempromosikan hak asasi manusia. Dalam kenyataan juga tingkat pelanggaran hak asasi manusia saat itu masih sangat tinggi, meskipun demikian Komnas HAM selama 9 tahun telah menunjukkan upaya menjaga kemandirian dari intervensi pemerintah.[5]

Enam tahun kemudian, atau dua tahun setelah pemerintahan Soeharto jatuh, dasar hukum dirubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang ini juga memberi wewenang yang lebih kuat pada lembaga tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat untuk:

  1. a)mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi dan Piagam PBB (yang dalam Pasal 55 dan 56
    Sumber :https://teknologia.co.id/isi-segmen-menengah-oppo-luncurkan-a71/

    menunjuk pada DUHAM sebagai basis pemajuan hak asasi;

Anda mungkin juga suka...