Dindik Jatim Segera Siapkan Kurikulum Antikorupsi

Dindik Jatim Segera Siapkan Kurikulum Antikorupsi

Dindik Jatim Segera Siapkan Kurikulum Antikorupsi

Dindik Jatim Segera Siapkan Kurikulum Antikorupsi
Dindik Jatim Segera Siapkan Kurikulum Antikorupsi

Korupsi di Indonesia masih menjadi momok yang terus menerus berusaha diperangi

karena korupsi bisa menjangkiti siapa saja bisa masuk kemana saja, tak terkecuali instansi pendidikan. Oleh karenanya seperti misi KPK yang juga menjadi pendamping dalam pendidikan anti korupsi.

Dinas Pendidikan Jawa Timur pun mengadakan seminar Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Pendidikan Di Jawa Timur bersama Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Kamis (28/11/2019) di Marcure Hotel Surabaya.

Diketahui selain memiliki unit penyelidikan penyidikan dan unit penindakan

KPK memiliki unit pendidikan anti korupsi. Saat ini beberapa aspek dan kegiatan di dunia pendidikan bisa dijadikan celah dan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut Zainudin Maliki, Pengamat Pendidikan, beberapa hal yang sangat rawan terjadinya korupsi di dunia pendidikan adalah terkait pengadaan dan pembangunan. Ia mengatakan bahwa sarana dan prasarana juga pengadaan dan pembangunan atas itu, merupakan peran dan kewajiban PUPR. Oleh karenanya tanggung jawab kulitas menjadi tanggung jawab PUPR.

“Banyak celah untuk korupsi saat pengadaan dan pembangunan gedung itu

, itu yang harus diwaspadai,” kata Zainudin.

Menurutnya ada 2 faktor yang mendorong terjadinya korupsi, yakni faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah dorongan dari dalam yang tervisualkan menjadi mental yang lemah. Faktor ekstrinsik adalah kecenderungan menginginkan apa yang dimiliki orang lain.

Zainudin juga mengatakan bahwa peran dunia pendidikan dalam memberantas korupsi dan mengamalkan hidup anti korupsi adalah dengan mengedepankan kejujuran. Menurutnya saat ini sistem pendidikan Indonesia belum mengedepankan nilai kejujuran, melainkan mengedepankan rangking.

“Pendidikan kita tidak membangun kejujuran, tapi rangking. Belum bisa melahirkan anak anak jujur. Itu masalahnya, kalau dari awal kita didik bernilai jujur maka korupsi akan bisa ditekan,” ungkapnya.

Hudiyono, PLT Dindik Jatim mengatakan bahwa hadirnya KPK ini memberikan gambaran mengenai kontekstual sistematis administrasi pengadaan dan pembangunan sekolah. Selama ini sebenarnya sekolah bisa melakukan pembangunan dan pengadaan secara mandiri dari dana hibah.

Selain itu, dengan adanya sistem elektronik administrasi masih diperlukan koordinasi dan konektivitas dengan pengawasan KPK.

 

Sumber :

https://mycourses.hult.edu/eportfolios/55933/Home/Definition_Objectives_and_Monetary_Policy_Instruments