Hukum Internasional

Hukum Internasional

Hukum Internasional

Hukum Internasional
Hukum Internasional

A. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa Internasional. Hukum Internasional merupakan hukum positif dari suatu negara. Namun Hukum Internasional dikategorikan sebagai “Soft Law”.

B. Ruang Lingkup Hukum Internasional

Peristiwa Tantra Internasional atau Hukum Internasional Publik

Hukum Internasional Publik mengatur hubungan yg melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata. Hubungan tsb dpt dilakukan oleh (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subyek hukum lain bukan negara (misalnya organisasi internasional); dan (c) subyek hukum bukan negara satu sama lain.

¾ Peristiwa Perdata Internasional atau Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional merupakan suatu hubungan bidang hukum perdata (antar pribadi) yang mengandung unsur asing, namun para pihak tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing. Secara substansif Hukum Perdata Internasional meliputi:

– Hukum Pribadi; status personal, kewarganegaraan, domisili, pribadi hukum.

– Hukum Harta Kekayaan; harta kekayaan materiil, immateril, perikatan.

– Hukum Keluarga; perkawinan, hub. Ortu-anak, adopsi, perceraian, harta perkawinan.

– Hukum Waris; pewaris, ahli waris dan obyek hukum waris.

C. Sumber Hukum Internasional

Hukum Internasional Publik bersumber pada Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu:

– Perjanjian Internasional – utk dpt diterapkan di suatu negara melalui proses Ratifikasi

– Prinsip-prinsip Hukum Umum yg diakui oleh negara-negara beradab dan menjunjung tinggi hukum, contoh: asas Pacta sunt servanda

– Keputusan Pengadilan, contoh: ICC, ICJ

– Yurisprudensi dan Pendapat Sarjana

– Kebiasaan Internasional

Hukum Perdata Internasional bersumber pada Pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B).

2.2 Hukum Privat

2.2.1 Hukum Perorangan

Hukum perorangan membicarakan masalah subjek hukum dalam hukum adat. Dalam hukum adat, subjek hukum perorangan meliputi badan-badan hukum dan manusia, badan-badan hukum antara lain desa, suku, nagari, dan wakaf. Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum, adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum dalam hukum perorangan tidak semuanya dapat melakukan perbuatan hukum yang sah, artinya tidak setiap manusia mampu melakukan perbuatan hukum. Yang dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah setiap orang yang sudah dewasa termasuk seorang wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. Dalam hukum adat tidak ditemukan kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang itu dapat disebutkan telah dewasa, karena dalam setiap daerah pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Mengenai kriteria dewasa, R. Soepomo menegaskan bahwa dalam hukum adat kriterianya adalah bukan umur, tetapi kenyataan-kenyataan tertentu yang antara lain adalah: Kuwat Gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri), artinya cakap untuk melakukansegala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

Sumber : https://downloadapk.co.id/