Kadisdik: Sosialisasi PPDB 2019 Digelar 1 Mei 2019

Kadisdik Sosialisasi PPDB 2019 Digelar 1 Mei 2019

Kadisdik: Sosialisasi PPDB 2019 Digelar 1 Mei 2019

Kadisdik Sosialisasi PPDB 2019 Digelar 1 Mei 2019
Kadisdik Sosialisasi PPDB 2019 Digelar 1 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika

memastikan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan diselenggarakan pada 1 Mei 2019. Sebelum sosialisasi berlangsung, terlebih dahulu petunjuk teknis (juknis) akan dikoreksi dan ditelaah kembali oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada pekan ini.

Juknis PPDB 2019 akan tetap disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menginginkan prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan adil dalam penerimaan siswa baru.

“Petunjuk teknis rampung pekan ini, dikeluarkan setelah ada Pergub

. Setelah itu, kita akan sosialiasi ke setiap sekolah dan masyarakat mengenai PPDB,” ujar Kadisdik saat ditemui pada Pameran Pendidikan di halaman Kantor Disdik Jabar, Jln. Dr. Rajiman No. 6, Kota Bandung, Rabu (24/4/2019).

Wilayah Jabar, lanjut Kadisdik, tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Di antaranya, 90% di sistem zonasi, 5% prestasi, dan 5% siswa perpindahan.

“Misalnya 20% untuk keluarga tidak mampu, 70% zonasi dengan penyesuaian

oleh daerah dan wilayah. Sedangkan 5% prestasi akan dibagi menjadi dua, yaitu akademik dan non-akademik. Apabila jalur perpindahan 5% tidak terisi maka akan diisi jalur prestasi,” tambah Kadisdik.

Sedangkan menyangkut surat keterangan tidak mampu (SKTM), tambah Kadisdik, disesuaikan dengan program-program dari pusat atau daerah, seperti keluarga harapan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini akan di sampaikan dalam Pergub dan tetap berlandaskan Permendikbud.

Seperti dilansir dari web mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengimbau seluruh kabupaten/kota tetap konsisten menegakkan aturan. “Baik pemerintah maupun masyarakat nyaman karena tidak ada hak-hak istimewa terhadap pihak tertentu,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud Jakarta, Selasa (23/4/20119).***

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/