Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

1 ) Kebijaksanaan dalam dunia usaha

Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

a) Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 perihal Perkoperasian.

b) Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur perihal Usaha Perbankan.

c) Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara biar tidak menderita kerugian, menyerupai Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.

2 ) Kebijaksanaan di bidang perdagangan

Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan budi berupa budi ekspor dan budi impor.

Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barangbarang luar negeri.

Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang tidak sanggup diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing. (https://blog.fe-saburai.ac.id/pengertian-seni-rupa-murni-jenis-gambar-dan-10-contohnya/)

3 ) Kebijaksanaan dalam mendorong acara masyarakat

Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong acara masyarakat meliputi hal-hal berikut ini.

a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.

b) Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.

c) Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.